Panglima TNI: Penyanderaan WNI di Filipina Motivasinya Uang
Sabtu, 25 Juni 2016
Panglima TNI: Penyanderaan WNI di Filipina Motivasinya Uang - Penyanderaan warga negara Indonesia (WNI) oleh kelompok bersenjata di perairan sekitar Filipina kembali terjadi. Rupanya kelompok bersenjata ini sangat gemar menyandera anak buah kapal (ABK).
Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menegaskan, anggota kelompok bersenjata ini hanya mengincar uang tebusan. Hal ini diyakini menjadi satu-satunya tujuan mereka.
"Motivasinya sudah dipastikan masalah uang tadi. Enggak ada motivasi politik itu tadi," ujar Gatot di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (24/6/2016).
Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menegaskan, anggota kelompok bersenjata ini hanya mengincar uang tebusan. Hal ini diyakini menjadi satu-satunya tujuan mereka.
"Motivasinya sudah dipastikan masalah uang tadi. Enggak ada motivasi politik itu tadi," ujar Gatot di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (24/6/2016).
 |
| Gatot Nurmantyo (Liputan6.com/Helmi Fitriansyah) |
Pemerintah menegaskan, tidak akan pernah memberikan uang tebusan sepeser pun kepada para penyandera. Diduga, penyanderaan ini salah satu modus kelompok bersenjata tersebut agar Indonesia berubah pikiran.
"Jadi kan begini, Pemerintah Indonesia tidak menghendaki itu ada tebusan. Tetapi mereka kan akalnya banyak. Siapa tahu kan dengan berusaha seperti ini ada tebusan-tebusan," jelas mantan KSAD itu.
Sejauh ini, Pemerintah Indonesia terus berkoordinasi dengan otoritas Filipina terkait penyanderaan ABK WNI. Opsi patroli bersama memang belum bisa dilaksanakan karena Pemerintah Filipina sedang dalam masa transisi.
"Ini yang membuat kita tidak bisa cepat," pungkas mantan Pangkostrad itu. (Liputan6.com)
"Jadi kan begini, Pemerintah Indonesia tidak menghendaki itu ada tebusan. Tetapi mereka kan akalnya banyak. Siapa tahu kan dengan berusaha seperti ini ada tebusan-tebusan," jelas mantan KSAD itu.
Sejauh ini, Pemerintah Indonesia terus berkoordinasi dengan otoritas Filipina terkait penyanderaan ABK WNI. Opsi patroli bersama memang belum bisa dilaksanakan karena Pemerintah Filipina sedang dalam masa transisi.
"Ini yang membuat kita tidak bisa cepat," pungkas mantan Pangkostrad itu. (Liputan6.com)