Penunjukan Wiranto Sebagai Menko Polhukam Menjadi Kekhawatiran Aktivis HAM
Rabu, 27 Juli 2016
Penunjukan Wiranto Sebagai Menko Polhukam Menjadi Kekhawatiran Aktivis HAM - Halo sobat pengunjung setia Artikel Tutorial semuanya. Selamat datang saya ucapkan diblog kebanggaan saya yang sederhana ini yaitu www.artikelltutorial.com.
Blog ini akan selalu update setiap harinya yang memberikan anda
Informasi dan Artikel menarik, bukan hanya itu blog ini juga berisi
berbagai Tips dan Tutorial. Silakan simpan alamat blog www.artikelltutorial.com atau Anda bisa bookmark (masukan ke penanda) agar bisa mengunjungi lain waktu ke blog ini dengan mudah."Prolog dari Artikel Tutorial sekaligus salam kenal kepada pengunjung setia www.artikelltutorial.com semuanya".
 |
| Penunjukan Wiranto Sebagai Menko Polhukam Menjadi Kekhawatiran Aktivis HAM |
Penunjukan Wiranto sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuat kalangan aktivis hak asasi manusia (HAM) di Indonesia khawatir kasus pelanggaran kemanusian bakal terbengkalai.
Wakil Koordinator Bidang Advokasi KontraS, Yati andriyani, mengatakan bagaimana bisa menyelesaikan kasus HAM jika menterinya adalah orang yang sangat bertanggung jawab atas kasus tersebut.
"Bagaimana bisa dorong penyelesaian HAM berat sementara orang yang membidangi itu malah punya keterkaitan dengan ini," kata Yati di depan Istana Negara, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (27/7/2016).
(Baca: Wiranto, Mantan Ajudan Soeharto Kini Jadi Menko Polhukam )
Yati menambahkan, Menko Polhukam merupakan posisi yang strategis untuk mengoordinasikan masalah hukum, HAM, dan politik. Sehingga, ia sangat pesimis kasus HAM di bawah pengawasan Wiranto tidak akan menemukan titik terang.
Bagi Yati, keputusan tersebut membuat Indonesia buruk di dunia internasional karena melindungi orang yang bertanggung jawab atas kasus pelanggaran HAM.
"Lalu di mata Internasional menjadi sangat buruk, alih-alih menyelesaikan tapi malah melindungi orang terlibat HAM. Ini merupakan impunitas mahadahsyat, tapi ini juga cara negara ‘mencuci tangan’," kata Yati.
Ia pun menuntut Presiden Jokowi untuk segera membatalkan penunjukan Wiranto sebagai Menko Polhukam di Kabinet Kerja. "Harus dicopot, dibatalkan. Bukan malah menujuknya sebagai Menko Polhukam," pungkasnya.
Wakil Koordinator Bidang Advokasi KontraS, Yati andriyani, mengatakan bagaimana bisa menyelesaikan kasus HAM jika menterinya adalah orang yang sangat bertanggung jawab atas kasus tersebut.
"Bagaimana bisa dorong penyelesaian HAM berat sementara orang yang membidangi itu malah punya keterkaitan dengan ini," kata Yati di depan Istana Negara, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (27/7/2016).
(Baca: Wiranto, Mantan Ajudan Soeharto Kini Jadi Menko Polhukam )
Yati menambahkan, Menko Polhukam merupakan posisi yang strategis untuk mengoordinasikan masalah hukum, HAM, dan politik. Sehingga, ia sangat pesimis kasus HAM di bawah pengawasan Wiranto tidak akan menemukan titik terang.
Bagi Yati, keputusan tersebut membuat Indonesia buruk di dunia internasional karena melindungi orang yang bertanggung jawab atas kasus pelanggaran HAM.
"Lalu di mata Internasional menjadi sangat buruk, alih-alih menyelesaikan tapi malah melindungi orang terlibat HAM. Ini merupakan impunitas mahadahsyat, tapi ini juga cara negara ‘mencuci tangan’," kata Yati.
Ia pun menuntut Presiden Jokowi untuk segera membatalkan penunjukan Wiranto sebagai Menko Polhukam di Kabinet Kerja. "Harus dicopot, dibatalkan. Bukan malah menujuknya sebagai Menko Polhukam," pungkasnya.
Sumber : news.okezone.com